(024) 672 4321 umroh@syakirawisata.com

Akhir – akhir ini para pelaku usaha di bidang  biro perjalanan umroh dan haji di gemparkan oleh dua kebijakan dari pemerintah kerajaan arab Saudi. Kebijakan Visa Umroh Progresif dan Pajak Hotel di khawatirkan akan mempengaruhi Harga Paket Umroh. Masyarakat atau calon jamaah umroh pun di harapkan berhati – hati dalam memilih paket umroh.

ka'bah arab saudi

Karena dengan adanya dua kebijakan yang menambah beban biaya dalam komponen penyusun harga umroh. Hal inipun semakin menepis harapan para calon jamaah umroh untuk mendapatkan harga yang murah. Aturan Visa Umroh Progresif ini berlaku semenjak 11 Oktober 2017 lalu. Sementara Pajak Ppn atas hotel sebesar 5 % mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018.

Pertanyaannya, apa yang dimaksud  visa progresif dan bagaimana penerapan Ppn atas hotel sebesar 5 % tersebut ? Berikut Syakira Wisata akan sedikit menjelaskan nya.

  1. Visa Umroh Progresif

Visa Umroh progresif ialah biaya ekstra visa yang harus dikeluarkan oleh jamaah umroh dengan besaran 2000 Riyal Saudi. Biaya Visa Umroh Progresif ini akan diberlakukan dengan memperhitungkan masa keberangkatan Anda.

Artinya andai ada jamaah umrah yang pernah berangkat selama musim umroh 1438 H, maka jamaah umroh tersebut akan dikenakan biaya visa umroh progresif sebesar 2000 Riyal Saudi. Apabila jamaah umroh akan berangkat  umroh lagi pada  tahun 1439 H. Anda dapat mengetahui apakah terkena beban visa umroh progresif di situs kementrian haji dan Umroh Saudi Arabia.

Visa umroh Progresif

Memang ketentuan ini sangat membebankan biaya  operasional perusahaan – perusahaan pelaksana perjalanan ibadah umroh, tak terkecuali Syakira Wisata. Setidaknya para pelaku usaha ini mesti menelan pil pahit. Mereka dihadapkan untuk kondisi sulit. Dua risiko yang mau tidak mau harus di hadapi adalah “laba yang tergerus” untuk biro perjalanan umroh yang masih memasarkan pada biaya umroh murah.

Atau risiko yang kedua adalah menaikkan harga paket umroh yang dikhawatirkan akan mengurangi niat umat muslim untuk beribadah umroh, terutama untuk mereka yang rutin melaksanakan ibadah umroh.

Informasi – informasi tidak terduga sehubungan dengan kebijakan – kebijakan umroh yang secara sepihak diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi acap kali membuat pelaku usaha umrah di tanah air dibuat pusing 7 keliling. Namun kenyataan ini harus dihadapi, Sewaktu-waktu ada kebijakan  diluar prediksi ketika perencanaan harga.

visa umroh saudi

Memang banyak dari travel umroh maupun jamaah umroh di lapangan yang mensiasati ketentuan visa umroh progresif berbayar ini dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan mengganti paspor yang sudah pernah dipakai  untuk umroh dengan paspor baru. Otomatis cara ini akan menerbitkan nomor paspor baru. Memang sepintas cara ini cukup efektif, namun tentu saja niat untuk beribadah yang sudah baik hendaknya tidak dilakukan dengan cara – cara yang buruk.

  1. Kebijakan Penerapan PPn atas Hotel Umroh Sebesar 5 %

Turunnya harga minyak dunia akhir – akhir ini membuat sejumlah Negara – Negara di kawasan teluk, termasuk Arab Saudi harus berupaya keras dalam mempertahankan  laju pertumbuhan ekonomi nya. Kerajaan Arab Saudi, memamng menjadikan minyak bumi sebagai  tumpuan utama ekonomi negara. Hal ini semakin di perparah dengan peperangan dan pertahanan keamanan dari Negara sekitarnya.

Akibatnya negara yang kaya minyak ini mesti menggenjot pemasukan dari sektor lain selain minyak untuk tetap menjaga stabilitas dan  pertumbuhan ekonomi mereka. Sektor pajak yang semula tidak di hiraukan sekarang menjadi tambang utama bagi ekonomi Saudi Arabia. Sejumlah sektor usaha pun kini mengalami kenaikan pajak yang signifikan, salah satunya di bidang perhotelan.

Hotel Umroh Murah

Mulai 1 Januari 2018 pemerintah kerajaan Saudi Arabia melewati Kementerian Keuangan telah mengkonfirmasi perihal pembebanan pajak PPN Hotel sebesar 5%. Operator hotel berbintang di Arab Saudi termasuk HOTEL TERDEKAT MASJIDIL HARAM bakal mengutip pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% dari jamaah umroh atas transaksi jasa sewa kamar hotel full board.

Tidak hanya hotel, namun kebijakan pengenaan PPN ini juga dikenakan untuk seluruh produk makanan (selain bahan pokok), pakaian, barang – barang elektronik, tagihan telepon, air dan listrik, bensin, serta yang paling berpengaruh dalam penentuan harga paket umroh adalah untuk pemesanan hotel. Namun sektor kesehatan dan pendidikan dilepaskan dari pajak jenis ini

Kerajaan Saudi tidak sendirian. Bersama lima negara Dewan kerjasama Negara Teluk (GCC – Gulf Cooperation Council) yang dibentuk oleh Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman dan Uni Emirat Arab. Kelima anggota GCC ini sudah bersepakat menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya mempertahankan  kas Negara. Hal ini tentunya terkait dengan harga minyak mentah dunia yang anjlok dari semula diatas US$ 130 menjadi di bawah US$ 50 per barel.

Terancam Terjadi Perubahan Harga Paket Umroh

Dampak dua kebijakan ini telah terasa pada penyelenggaraan umrah dan haji di tanah air, setidaknya pada awal musim umroh tahun 2018 ini. Jamaah umrah dan haji bisa jadi harus  bersiap merogoh kocek lebih dalam lagi.

 

haji backpacker

Kebijakan inipun senantiasa dikasi oleh Kementrian Agarama RI agar tidak terlalu memberatkan Bagi travel agent pelaksana umrah, utamanya terhadap penerapan harga layanan untuk jamaah. Jangan sampai mereka yang masih menerapkan harga paket umroh murah akan berimbah pada berkurangnya kualitas pelayanan terhadap jamaah umroh.

Para pelaku usaha harus lebih selektif dan berhati-hati dalam mensiasati harga paket umroh terkait dengan komponen penyusun harga, Tidak boleh asal murah. Begitu pula untuk konsumen para calon jamaah umroh, tidak boleh tertarik sebab murah saja.