(024) 672 4321 umroh@syakirawisata.com

Akhir-akhir ini para pengurus travel dan calon jamaah berbondong – bondong mendatangi kantor kementrian agama di wilayah masing – masing. Mereka bermaksud untuk meminta rekomendasi. Persyaratan Rekomendasi guna pembuatan paspor umroh ini dilakukan untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Rekomendasi dari Kepala Kemenag merupakan aturan baru dalam pengurusan paspor bagi calon jamaah umrah dan haji khusus. Hal ini dilakukan pasca di terbitkan nya Surat Edaran Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama. Surat Edaran ini berisi tentang pembuatan rekomendasi pembuatan paspor umroh bagi calon jemaah tertanggal 7 Maret 2017.

Selama dua minggu terakhir, Kantor kemenag di Semarang melayani puluhan permintaan masyarakat akan surat rekomendasi tersebut. Kini, saat akan mengurus paspor biasa dan PROSEDUR PASPOR ONLINE di Kantor Imigrasi, para calon jamaah umroh dan haji khusus harus mendapatkan rekomendasi dari Kankemenag di tingkat Kabupaten atau Kota sesuai domisili KTP.

paspor umroh

Namun, tentu saja Kemenag tidak begitu saja mengeluarkan rekomendasi paspor umroh dan haji khusus. Rekomendasi hanya akan diberikan apabila calon jemaah yang berangkat melalui Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama.

Sebelum mengeluarkan rekomendasi kemenag akan meminta pihak biro travel umroh untuk membuat surat permohonan dengan melampirkan nama – nama jamaah yang akan di mohonkan rekomendasi. Sehingga di harapkan calon jamaah umroh mendapatkan kepastian dan tidak terjebak pada biro travel abal – abal.

Pemberlakukan syarat rekomendasi ini merupakan hasil keputusan pertemuan lintas kementerian dan badan yang terkait pada 6 Maret 2017. Bertempat di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Pertemuan itu membahas beberapa aspek terkait dengan maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural), termasuk di dalamnya melalui jalur berpura – pura sebagai jamaah umroh

Pertemuan itu menyepakati pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas kementerian. Selanjutnya dalam Surat edaran itu diatur beberapa point penting, antara lain:

  1. Pengajuan rekomendasi dilakukan calon jemaah umrah/haji khusus atau diwakili PPIU/PIHK (biro travel) dengan melampirkan surat kuasa bermaterai dari calon jemaah;
  2. Rekomendasi hanya diberikan kepada calon jemaah yang akan berangkat melalui PPIU/PIHK berizin resmi dari Kementrian Agama RI
  3. Rekomendasi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada Kantor Kementrian Agama di tingkat Kabupaten / Kota
  4. Kantor Kementrian Agama di tingkat Kabupaten / Kota akan merekap data jemaah yang dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke Kantor Wilayah di tingkat Provinsi dan diteruskan ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Paspor Umroh
Be Sociable, Share!