Antara Dana Talangan Dan Syarat Mampu (Istitha’ah) Dalam Ibadah Haji

Dana talangan Haji diatur Dewan Syariah Nasional melalui fatwa 29/DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini adalah jawaban dari permohonan pihak Perbankan yang ingin mengembangkan kualitas pelayanan produk pembiayaan kepada masyarakat.

1. Dana Talangan Haji

Lalu bagaimana hukum talangan haji yang disalurkan bank syariah selama ini? Serta kaitannya dengan istitha’ah dengan pelaksanaan ibadah haji? Apakah sebaiknya talangan haji/umroh oleh BANK SYARIAH diberhentikan untuk menghindari waiting list yang cukup panjang?

Sebelumya kita simak fatwa mengenai Dana talangan Haji. Fatwa ini tercantum dalam Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menetapkan :

  1. dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (BANK SYARIAH) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al- Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000;
  2. apabila diperlukan, BANK SYARIAH dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/ IV/2001;
  3. jasa pengurusan haji yang dilakukan BANK SYARIAH tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji; dan
  4. besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan BANK SYARIAH kepada nasabah.

Fatwa tersebut memperlihatkan dua akad berhubungan yakni akad ijarah sebagai akad utama dan akad qardh sebagai akad pendukung. BANK SYARIAH yang memberikan dana talangan kepada calon haji untuk memperoleh seat/porsi haji dari kementrian agama setempat memperoleh upah atau yang disebut ujrah. Ujrah didasarkan atas pekerjaan yang berupa pengurusan seat jamaah tersebut berdasarkan akad ijarah; sehingga, diberlakukan pengaturan akad ijarah dan peraturan qardh sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

Akad qardh yang terdapat pada BANK SYARIAH dengan calon haji berupa talangan untuk fasilitas yang diberikan oleh BANK SYARIAH kepada nasabah dalam rangka membantu calon haji mendapatkan porsi sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan mengenai pembiayaan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

2.Dana Talangan Haji

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi Dana talangan ini berkaitan dengan ketentuan istitha’ah (mampu) untuk melakukan ibadah haji. Mereka yang merasa benar – benar mampu secara finansial merasa dihalangi oleh mereka yang memperoleh fasilitas talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah paradigma dari Istitha’ah (mampu itu sendiri. Istitha’ah adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan dana talangan haji dari Perbankan Syariah adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, sebaiknya kaum muslimin menunaikan ibadah haji setelah melunasi pembiayaan talangan haji. Dengan lunasnya dana talangan ini, maka dia telah mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji.

Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/ istri serta tenor pembiayaan dan mempertimbangkan apakah calon nasabah memiliki riwayat kredit macet di bank lain yang dibuktikan melalui BI checking. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!